Literasi Yuridikasi Media Kapitalisme https://ift.tt/eA8V8J

Tribratanews.kepri.ppolri.go.id – Mendiskusikan  jurnalisme dan media masa memang sangat menarik. Entah mengenai keberpihakan jurnalis terhadap gerakan progresif seperti yang disampaikan dalam tulisannya “Jurnalisme dan Perjuangan menuju Sosialisme,” atau mengenai pencitraan dan dunia imagologi yang disampaikan Nurani Soyomukti dengan judul “Pilkada, Televisi, dan Demokrasi.”

Seperti hendak mempertanyakan peranan jurnalis dalam pergerakan sosial, Wirawan dengan singkat menceritakan seorang tokoh jurnalisme (Charles Anderson Dana) yang memiliki sikap jelas untuk sebuah; katakanlah perubahan. Sementara itu Soyomukti memperlihatkan kegelisahannya berkenaan dengan peran media dalam dunia politik (baca: demokrasi).

Saya sendiri tidak ingin menambah deret panjang diskusi tentang jurnalisme dan media masa, namun hanya ingin menyampaikan informasi dengan harapan dapat menjadi bahan renungan dan pelajaran bagi siapa saja yang tertarik untuk masuk ke dalam diskursus tersebut, yang hingga kini belum atau bahkan mungkin tidak akan pernah selesai.

Antara Idealisme dan Bisnis

Ketika orang bertanya, “apa itu berita?” pikiran akan langsung tertuju pada sebuah karya yang ditulis Jurgen Habermas berjudul “The Structural Transformation of Public Sphere.” Kenapa harus karya itu? Paling tidak karya itu memberikan informasi historis berkenaan dengan eksistensi jurnalisme saat ini, yang menurut Wirawan, telah berpihak kepada kelas pemodal.

Ketika perdagangan jarak jauh di Eropa mulai berkembang, para pengusaha (baca: merchant) mengalami persoalan. Mereka butuh informasi mengenai tempat yang akan dituju dan komoditas apa yang bakalan laku di tempat jauh tersebut. Untuk itulah para pengusaha – kebanyakan di antara mereka berbasis gilda – melakukan pengelolaan informasi dalam bentuk berita. Dari sanalah berita kemudian didefinisikan sebagai informasi dari tempat jauh.

Lambat laun pengelolaan berita ini menjadi bisnis tersendiri di luar perdagangan yang mereka lakukan. Dari mulai pengelolaan media informasi (pers) berbasis usaha rumah tangga, hingga yang dikelola dalam skala dan modal besar.

Di sisi lain, ada pula mereka yang melakukan pengelolaan informasi demi kepentingan sosial dan pergerakan. Di Inggris, misalnya, sejak abad 17 hingga puncaknya abad 18, masyarakat sudah terbiasa berdiskusi di café-cafe mengenai berbagai macam persoalan sosial. Kegiatan ini Habermas sebut sebagai ruang publik kritis. Hasil dari diskusi kritis tersebut disebarkan secara luas dalam bentuk pamflet.

Dari sana kita menemukan benang sejarah bahwa kemunculan pers tidak lepas dari wilayah kapitalis dan juga wilayah kritis. Kedua wilayah itu kemudian membentuk pers yang sekarang dalam bentuk dua definisi; pers sebagai organisasi bisnis dan pers sebagai kegiatan jurnalisme kritis. Itu pula yang kemudian banyak dipertanyakan, apakah pers dapat menjaga idealismenya di tengah persaingan bisnis.

Sebagian di antara mereka yang tidak percaya terhadap kredibilitas dan idelisme pers, kemudian membentuk pengelolaan informasi mandiri yang dikenal dengan subutan “jurnalisme publik” atau “media alternatif’.” Menurut Chris Atton, kegiatan ini dikelola tanpa tujuan keuntungan (non-commercial), editor dan penulis bebas dari partai politik, demi kepentingan gerakan, dan anti-copyright. Demonstrasi pada pertemuan World Trade Oorganization (WTO) di Seattle tahun 1999, juga perlawanan terhadap kapitalisme global yang dilakukan pada May Day di London tahun 2000, tidak lepas dari peranan media-media alternatif.

Charles Anderson Dana mungkin sebuah pengecualian. Namun secara lebih luas, pers saat ini tidak lepas dari bayang-bayang kapitalis. Percaya atau tidak, hal itu kemudian tampil salah satunya dalam bentuk imagologi dan dunia citra sebagaimana yang digambarkan dalam tulisan Soyomukti.

Problem Epistemologis

Objektivitas dan netralitas menjadi dua kata yang sangat membanggakan bagi para awak media. Jurnalis merasa terhormati ketika mereka mampu membuat berita yang objektif dan netral, atau mungkin objektivisme dan netralitas sudah menjadi ideologi bagi mereka.

Persoalannya, apa yang dimaksud objektif oleh seorang jurnalis? Dan netralitas seperti apa yang dimaksud? Bukankah ketika kita membela seseorang, kelompok, maupun satu gerakan sosial kita sudah berada dalam poros dan tidak netral lagi? Lalu di mana posisi pers sebagai kekuatan keempat (the fourth estate) jika masih netral? Inilah yang kemudian dikritik keras oleh Jeremy Iggers, “banyak jurnalis yang mempraktekkan ‘prosedur objektivitas’ tanpa komitmen epistemologi yang jelas.”

Istilah objektivitas atau objektivisme muncul secara kuat dalam bidang keilmuan, terutama ilmu kealaman. Dalam sejarahnya, kelompok Positivisme Logis kemudian menyebarkan pengaruh besar tentang faham ini. Subjektivitas manusia yang khas tidak boleh bercampur dengan fakta yang sedang diteliti, subjek hanya berhadapan dengan objek sebatas kalkulasi, pengalian, dan penjumlahan (instrument). Dampak dari tuntutan objektivitas ini tidak lain meletakkan ilmu sebagai sesuatu yang netral. Inilah yang kemudian dikritik oleh Horkheimer, Adorno, Marcuse, dan Habermas (Frankfurt School).

Mungkinkah istilah objektivitas dan netralitas yang hingga kini masih menggejala di kalangan pers bermuatan epistemologis yang sama sebagaimana kelompok Positivisme Logis? Tentu ini mesti dijawab oleh mereka yang masih “ngangung-agungkannya.” Menurut Iggers, objektivitas pers paling tidak berdiri dalam tiga asumsi; (1) bahwa jurnalis merupakan komunitas yang merangkul kepentingan dan perspektif bersama; (2) baik buruknya suatu berita ditentukan atau berdasarkan oleh kepentingan publik; dan (3) kategori mengenai fakta-fakta tidak perlu dipersoalkan. Tidak ada asumsi dari ketiganya yang berangkat dari pengamatan/penelitian.

Pers saya kira mesti berdiri dengan sikap yang jelas dalam membela gerakan sosial, keadilan, dan emansipasi. Walaupun kedengarannya sangat utopis, namun itu jalan yang bisa dilakukan untuk meletakkan kembali fungsi pers dalam masyarakat. Singkat kata; singkirkan netralitas dan berdiri bersama dengan yang tertindas.

Semua Hanya Tontonan

Berita, iklan, atau entertainment adalah tontonan. Semua tidak lepas dari dampak dan peranan kapitalisme. Guy Debord bahkan menyebut bahwa tontonan itu tidak hanya berupa gambar, maupun gambar plus suara, tetapi seluruh apa yang telah dihasilkan oleh model produksi yang dominan adalah tontonan. Ini artinya; industri, persaingan bisnis, pembangunan, atau kesenjangan sosial, termasuk geliat kampanye politik di televisi adalah tontonan yang diciptakan oleh sistem kapitalisme. Keberhasilan kapitalisme kemudian ditunjukkan dengan semakin berkurangnya kemampuan masyarakat dalam membedakan mana realitas nyata dan mana realitas tontonan.

“Goals are nothing, development is everything. The spectacle aims at nothing other than itself,” begitu kata Debord.Inilah salah satu keganjilan yang ada dalam kapitalisme; pengembangan dan inovasi terus dilakukan, namun tidak ada titik akhir yang akan dituju. Dampak dari keganjilan ini tidak lepas pula berpengaruh terhadap media massa dalam bentuk determinisme teknologi. Berita kemudian dikemas dengan berbagai bungkus yang “menarik” agar tidak ditinggalkan oleh audiens. Sensasionalitas menjadi menu utama; real news is bad news – bad news about somebody, or bad news for somebody.

Di sisi lain, acara pun diciptakan sedemikian rupa; yang remeh-temeh menjadi terlihat begitu penting. Stasiun-stasiun radio, televisi, dan penerbitan juga telah mengubah panggung diskusi panel menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan. Hal ini mengusung bentuk komoditas di mana setiap orang dapat “berbartisipasi.” Alhasil dari persaingan ini, media terserang wabah mimesis yang entah kemana harus diobatinya.

Penulis : Gilang

Editor : Tahang

Publish : Tahang

from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2QTipO4
via