Beberapa Tantanagan Yang Dihadapi Polri https://ift.tt/eA8V8J

 

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Tantangan kebijakan oleh eksekutif (pemerintah). Tantangan juga diberikan oleh lembaga eksekutif (pemerintah) dalam bentuk tantangan kebijakan. Ada beberapa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan yang menjadi penghambat atau bahkan mengecilkan fungsi kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum di indonesia. Misalnya upaya-upaya untuk menaruh Polri di bawah satu kementerian tertentu supaya sama dengan TNI yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Setidaknya ini yang terdapat dalam RUU Keamanan Nasional yang sampai saat ini masih belum tuntas pembahasannya.

• Tantangan masalah hukum oleh yudikatif (pengadilan). Tantangan masalah hukum dialami polisi yang diberikan oleh yudikatif atau pengadilan. Seringkali proses di yudikatif terhenti dan dikembalikan ke kepolisian dikarenakan persyaratan yang masih kurang. Bahkan tak jarang akibat kekurangan tersebut maka tersangka yang telah susah payah ditangkap akhirnya dibebaskan
• Tantangan adu kompetensi dengan pengacara (lawyer). Adu kompetensi antara polisi dengan pengacara juga sering terjadi khususnya pada proses penyelidikan dan penyidikan. Pemanfaatan celah hukum maupun kesalahan yang dilakukan dalam pemberkasan sering menjadi penyebab “kalahnya” polisi dengan pengacara secara hukum. Lemahnya positioning polisi terhadap pengacara masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Sama dengan di atas, masalah kompetensi penyidik adalah salah satu yang perlu mendapat perhatian.
• Tantangan oleh sesama lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan. Sejatinya semua lembaga penegak hukum ini membangun sinergi dalam menjalankan tugasnya. Tetapi kita masih melihat yang terjadi justru semacam “persaingan” di lapangan. Kalau persaingan dalam artian positif tentu sangat baik. Tetapi bagaimana kalau persaingannya seperti kasus Cicak vs Buaya? Tentu ini menjadi sangat memprihatinkan dan menyita energi kedua lembaga dan akhirya tugas bisa terbengkalai.
• Tantangan opini oleh media massa termasuk di internet. Media massa, baik cetak maupun elektronik kerap memberi tantangan kepada polisi melalui berbagai pemberitaan negatif. Apalagi semenjak media sosial seperti Facebook dan Twitter berkembang, maka penyebaran informasi menjadi semakin cepat dengan daya jangkau yang luas. Pemberitaan maupun komentar yang muncul melalui media massa tak jarang menimbulkan citra buruk bagi kepolisian di mata masyarakat.
• Tantangan kewenangan oleh pihak militer (TNI). Konflik antara Polri dengan TNI masih menjadi isu beberapa tahun belakangan ini. Konflik tersebut terjadi diantaranya disebabkan perebutan kewenangan yang dimiliki masing-masing, baik di darat, laut maupun wilayah udara. Hal ini memberikan tantangan kepada polisi khususnya bagi polisi yang memiliki tugas dan fungsi yang bersinggungan dengan TNI dan atau bertugas berdekatan dengan TNI.
• Tantangan transparansi dan akuntabilitas dari masyarakat. Tantangan lain yang dirasakan polisi adalah tuntutan reformasi khususnya transparansi dan akuntabilitas di tubuh Polri. Tuntutan ini ramai dibicarakan masyarakat sebagai wujud kepedulian atau sikap kritis mereka terhadap polri. Terkadang kritik yang diberikan berbentuk justifikasi dan generalisasi yang dapat memberikan dampak secara psikologis terhadap anggota Polri.
• Tantangan dunia internasional (kepentingan pihak luar). Isu HAM menjadi makanan empuk dunia luar dalam memberikan tantangan kepada indonesia, khususnya kepolisian. Setiap penanggulangan gangguan yang dilakukan Polri selalu menjadi sorotan seringkali di cap melanggar HAM, walaupun terkadang tindakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi anggota polri dan menjadi seperti buah simalakama dalam penanganan gangguan di indonesia.
• Tantangan ekonomi / anggaran. Tantangan yang selalu menjadi penghambat polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah keterbatasan anggaran. Tidak cukupnya anggaran yang diberikan menjadi dilema dan tantangan bagi polisi dalam melakukan tugas dan fungsinya. Tak jarang keterbatasan anggaran ini dijadikan “kambing hitam” atas buruknya kinerja Polri yang dihasilkan. Ini juag terkait dengan tantangan politis yang dibahas sebelumnya.
• Tantangan sosial. Tidak jarang akhirnya polisi kesulitan menghadapi kelompok masyarakat atau ormas tertentu yang keberadaan dianggap meresahkan oleh sebagian masyarakat, tetapi justru dianggap pelindung atau “pahlawan” oleh kelompok masyarakat yang lain. Ini menyebabkan polisi berada pada posisi dilematis dan sering kali dalam hal ini hukum kalah oleh aspek politis. Walau bagaimanapun, polisi harus berpedoman kepada hukum, walaupun dalam implementasinya bisa saja menggunakan soft-power atau pendekatan sosial budaya, bukan pendekatan represif.

from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2N4lNXV
via