Penerapan Diskresi Kepolisian yang Tidak Dapat Dituntut Di Depan Hukum https://ift.tt/eA8V8J

Tribratanews.kepri.polri.go.id – Adapun penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum tentunya adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang- undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP, namun tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebgai batasan- batasan.

 

Jadi, kewenangan diskresi kini tidak unlimited.  Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

 

• Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
• Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
• Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .
• Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak (MABESPOLRI, 2002:132).

 

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi didalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

 

• Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
• Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
• Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
• Atas kehendak mereka sendiri.
• Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

 

Penulis         : Gilang

Editor           : Edi

Publisher     : Tahang

from TRIBRATANEWS POLDA KEPRI https://ift.tt/2EQh8Gk
via